JAKARTA-Pemerintah berencana terus menggenjot penyaluran subsidi rumah melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), walaupun realisasi tahun ini sudah melampaui target. Pulau Jawa dan Sumatera masih menjadi prioritas program tersebut.
Menurut Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, lembaga yang bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, dana yang tersalurkan hingga pertengahan November 2020 mencapai Rp10,52 triliun atau 100,16 persen dari target. Dana tersebut untuk merealisasikan 102.500 unit rumah.
Lembaga tersebut, antara lain bertugas menyalurkan dan mengelola dana pembiayaan perumahan. Pengelolaan dana FLPP termasuk di dalamnya, yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Subsidi perumahan ini sangat penting, mengingat data survei sosial ekonomi nasional yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, hingga 2019 masih ada 15,3 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri.
Masyarakat di Pulau Sulawesi, Jawa serta Bali dan Nusa Tenggara memiliki tingkat kebutuhan rumah atau backlog tertinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lain.
Pulau Sulawesi merupakan wilayah dengan persentase masyarakat belum punya rumah terbesar dibandingkan pulau lain, yaitu mencapai 24,10 persen. Kedua adalah Pulau Jawa, selanjutnya Bali dan Nusa Tenggara.
Namun melihat data realisasi penyaluran FLPP sepanjang tujuh tahun terakhir, dua wilayah yang menjadi prioritas justru Pulau Jawa dan Sumatera. Kesenjangannya cukup jauh ketimbang wilayah lainnya, termasuk Sulawesi serta Bali dan Nusa Tenggara yang memiliki tingkat backlog perumahan lebih besar dibandingkan dengan Sumatera.
Dalam tujuh tahun tersebut, data Bank Indonesia mengungkapkan, rata-rata porsi Pulau Jawa dalam realisasi FLPP mencapai 43,3 persen dan Sumatera 27,6 persen. Selanjutnya adalah Kalimantan dengan porsi 12,9 persen dan Sulawesi hanya 9,8 persen.
Dua wilayah paling minim realisasi FLPP adalah Papua serta Bali dan Nusa Tenggara yang masing-masing 4,3 persen dan 2,1 persen.
Realisasi penyaluran FLPP bernilai triliunan yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut memiliki kesenjangan cukup serius, khususnya berkenaan dengan skala prioritas wilayah.
Wilayah timur, walaupun memiliki tingkat kebutuhan lebih tinggi, tetap berada di urutan buncit dalam prioritas subsidi perumahan.(lokadata/is)